Perjanjian Kerja adalah dasar hukum perlindungan bagi PMI selama bekerja di luar negeri. Jika kamu tidak memahami isi perjanjian kerja, dapat berdampak pada resiko:
- Bekerja lebih dari waktu kerja normal
- Gaji dipotong tanpa alasan
- Tidak dapat asuransi jika sakit atau kecelakaan
- Sulit pulang karena tidak tahu tata cara pemulangan
Merujuk pada Peraturan BP2MI No. 01 Tahun 2020, pekerja migran wajib memiliki perjanjian kerja yang sah, yaitu dokumen resmi yang ditandatangani antara PMI dan pemberi kerja.
Pasal 2 mengatur, bahwa:
(1) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja wajib memiliki Perjanjian Kerja.
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
b. nama, nomor identitas, dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia;
c. jabatan atau jenis pekerjaan dan uraian pekerjaan Pekerja Migran Indonesia;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi:
- jam kerja, waktu istirahat, dan cuti;
- upah/gaji, cara pembayaran gaji, upah lembur, dan bonus;
- fasilitas, akomodasi, transportasi, dan konsumsi; dan
- Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
f. jangka waktu dan mulai berlakunya Perjanjian Kerja;
g. tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja;
h. tata cara pemutusan hubungan kerja;
i. berakhirnya Perjanjian Kerja;
j. tata cara penyelesaian perselisihan;
k. ketentuan tata cara pemulangan; dan
l. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja
Sebelum tanda tangan, pastikan kamu telah:
- Membaca dengan teliti
- Tanyakan jika ada poin yang tidak jelas
- Simpan salinan perjanjian kerja
- Jika ragu, PMI dapat konsultasi ke BP2MI (Kementerian Perlindungan PMI) atau BP3MI terdekat
Perjanjian kerja bukan sekadar formalitas, namun perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri agar dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera.
